⚖️Kebijakan Hak Asasi Manusia
PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) meyakini bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan landasan penting bagi keberlangsungan usaha dan tanggung jawab. Komitmen ini berpedoman pada standar internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengenai Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja (1998), serta Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs).
🤝 Komitmen Hak Asasi Manusia🔗
PKT berkomitmen untuk menegakkan hak asasi manusia di seluruh kegiatan operasional, hubungan bisnis, dan rantai pasok. Kami menegakkan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk diskriminasi, pelecehan, pekerja anak, maupun kerja paksa, serta mendukung kebebasan berserikat dan hak untuk melakukan perundingan kolektif. Melalui penilaian risiko yang berkelanjutan, pelatihan bagi seluruh karyawan, dan mekanisme pengaduan yang efektif, serta pelaporan yang transparan, PKT berupaya untuk mencegah, mitigasi, dan memperbaiki dampak terhadap hak asasi manusia sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan saling menghormati.
Sejalan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta United Nations Guiding Principles on Business & Human Rights (UNGPs), Komitmen Hak Asasi Manusia PKT mencakup pengukuran baik pada kegiatan operasional maupun bisnis. Komitmen ini juga menekankan pada tenaga kerja, mitra bisnis, dan rantai pasok.
📋 Kebijakan Hak Asasi Manusia PKT mencakup🔗
PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) meyakini bahwa penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian penting dari prinsip keberlanjutan. Saat ini, PKT telah memiliki berbagai kebijakan dan mekanisme yang mendukung perlindungan HAM, termasuk kebijakan anti-diskriminasi dan anti-pelecehan, zero tolerance policy terhadap kerja paksa dan pekerja anak, penyediaan Whistleblowing System (WBS), serta pelatihan terkait etika dan hak asasi manusia bagi karyawan.
PKT secara konsisten melakukan pemetaan risiko HAM di seluruh kegiatan operasional, rantai pasok, serta mitra bisnis strategis. PKT juga menyediakan mekanisme pengaduan yang transparan dan mudah diakses, serta memastikan adanya tindakan perbaikan (remediation) apabila terjadi pelanggaran HAM.
Proses ini diperkuat dengan pelatihan bagi karyawan, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta pelaporan publik secara berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas perusahaan. Dengan demikian, PKT berupaya tidak hanya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga membangun budaya perusahaan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia di seluruh rantai nilai.
Penilaian ini juga mencakup identifikasi isu-isu HAM serta analisis dampaknya terhadap kelompok rentan dan berisiko, termasuk perempuan, anak-anak, masyarakat adat, pekerja migran, tenaga kerja pihak ketiga, penyandang disabilitas, lansia, serta ibu hamil.
Perlindungan khusus terhadap diskriminasi gender, kesetaraan kesempatan, dan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja perempuan.
Kebijakan zero tolerance terhadap pekerja anak dan perlindungan hak-hak anak di lingkungan operasional perusahaan.
Penghormatan terhadap hak-hak tradisional, budaya, dan tanah ulayat masyarakat adat di sekitar area operasi.
Jaminan perlakuan yang adil dan setara bagi pekerja migran tanpa diskriminasi ras/etnis, asal daerah atau latar belakang.
Pengawasan dan standar HAM yang sama untuk seluruh mitra dan kontraktor dalam rantai pasok perusahaan.
Penyediaan aksesibilitas dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas di lingkungan kerja.
🔍 Uji Tuntas Hak Asasi Manusia🔗
Proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola potensi risiko pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi dan aktivitas perusahaan.
- Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat
- Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berunding Bersama
- Konvensi ILO No. 29 dan No. 105 tentang Kerja Paksa
- Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 tentang Pekerja Anak
- Konvensi ILO No. 100 dan No. 111 tentang Diskriminasi
- Konvensi ILO No. 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja
- Konvensi ILO No. 155 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- UNGPs on Business and Human Rights
Risiko Hak Asasi Manusia🔗
| Kelompok Pemangku Kepentingan | Isu Hak Asasi Manusia |
| Karyawan (Karyawan Tetap & Kontrak) | 1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) |
| 2. Kondisi kerja layak & upah adil | |
| 3. Non-diskriminasi & kesetaraan gender | |
| 4. Privasi & perlindungan data pribadi | |
| 5. Kebebasan berserikat & berunding kolektif | |
| 6. Kekerasan & pelecehan di tempat kerja | |
| Pemasok & Mitra Bisnis | 7. Kerja paksa, pekerja anak, dan perdagangan manusia |
| 8. Kondisi kerja dan keselamatan di mitra kerja | |
| 9. Diskriminasi | |
| 10. Privasi & perlindungan data pribadi | |
| Komunitas Lokal & Masyarakat Sekitar | 11. Hak atas lingkungan hidup yang sehat |
| 12. Hak atas air & sumber daya alam | |
| 13. Hak atas informasi & partisipasi publik | |
| 14. Potensi konflik sosial & penggusuran | |
| Pelanggan | 15. Privasi & keamanan data pelanggan |
| 16. Akses ke produk ramah lingkungan |
Risiko Hak Asasi Manusia🔗
Risiko Kunci Hak Asasi Manusia🔗
Hasil penilaian risiko hak asasi manusia pada seluruh lokasi operasional Perusahaan menunjukkan bahwa Pupuk Kaltim berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan reviu berkala atas pemetaan risiko hak asasi manusia.